Pemprov DKI Anggarkan Service Office Jakarta selatan Rp6 Triliun Untuk Pembebasan Lahan

Pemprov DKI Jakarta menargetkan anggaran service office jakarta untuk pembelian lahan dpt terserap sampai 70 persen. Ini utk menghindari kendala pada proses administrasi pembelian lahan yang selama ini kerap terjadi. Bila ini dapat tercapai kendala lahan utk menjalankan suatu program tdk ada lagi.

Untuk itu, pemprov akan membuat alokasi pembelian lahannya secara gelondongan. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi  Hartono, sebelumnya alokasi anggaran untuk pembelian lahan ditentukan berdasarkan lokasi. Tapi hal ini membuat anggaran tdk terserap karna terganjal proses administrasi.

“Tahun ini anggaran fortice virtual office jakarta utk pembelian lahan kami alokasikan gelondongan sehingga ditargetkan dpt terserap hingga 70 persen. Dgn anggaran gelondongan ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bebas mencari lahan serta tidak terikat dgn APBD yg sudah ditetapkan,” ujarnya di Balaikota, Jumat (15/5).

Alokasi anggaran utk pembelian lahan tahun 2015 sebesar Rp6 triliun. SKPD yang siap utk mengeksekusi anggaran besar ini di antaranya Dinas Pertamanan & Pemakaman, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, seta Dinas Kelautan serta Pertanian.

“Strateginya kami ambil lahan milik org untuk pembangunan jalan, saluran, waduk, maupun taman. Kalau pemilik lahan ngga kepingin kami dpt konsinyasi selama biaya yang diberlakukan berpatokan pada NJOP serta lahan itu sudah bersertifikat & tidak dlm kondisi sengketa,” imbuhnya.